Kasus tindak kekerasan yang melibatkan agama memunculkan kesangsian masyarakat dalam kerukunan umat beragama. Banyak pemicu yang mungkin menjadi alasan. Pemicu itu dinilai Direktur Proyek International Crisis Group untuk Asia Tenggara, Sydney Jones, berpotensi meretakkan kerukunan umat beragama di Indonesia.
Sidney menyampaikan pandangan diskusi pertemuan pimpinan Ormas Islam Tentang Kerukunan Umat Beragama yang berlangsung di Kantor Pusat, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Senin (17/1),
Beberapa di antaranya ialah sikap umat Islam terhadap Kristen yang berbeda sejak Kerusuhan Poso dan Ambon. Kondisi itu diperkuat pula dengan Invasi AS ke Irak, Afganistan, dan Palestina. Perbedaan sikap itu sangat jauh dari 10 tahun lalu. "Hal itu didukung dengan pemberitaan media Islam," papar Sydney Jones.
Kedua, lengsernya Soeharto menjadikan ideologi Pancasila tidak lagi terpakai. Padahal Pancasila merupakan medium pemersatu keragaman Indonesia.
"Pemerintah dinilai tidak memiliki usaha yang keras untuk memperkuat itu. Ruang antar agama dan negara justru semakin sempit tanpa Pancasila. Misalnya saja, pembangunan Masjid yang mewah di berbagai instansi pemerintah. Saya kira itu bukti ekslusifnya Islam di Indonesia," papar Jones.
Ketiga, ketiadaan batas yang jelas antara kebebasan perpendapat, provokasi dan hasutan, hingga opini. "Sekarang ini, masyarakat sangat bingung tentang kebebasan berpendapat. Ia menyebut kampanye Anti-ahmadiyah oleh FPI adalah salah satu contoh yang melampaui batasan kebebasan berekspresi," kata dia.
Ketegasan pemerintah, juga menjadi faktor yang disorot Sidney terhadap pengaruh organisasi garis keras dalam pemilu kepala daerah. Kelima, ia menyebut kegagalan polisi.
Menurut Sidney, polisi gagal total menjalani tugas sebagaimana mestinya. "Jadi, itu merupakan kesalahan besar. Polisi seolah membiarkan aksi anarkis yang mengatasnamakan agama dibenarkan,"
Terakhir, Sydney mengatakan ada tiga solusi yang mungkin bisa merendam keenam faktor perusak kerukunan beragama. Pertama, harus ada kebijakan zero toleransi terhadap aksi apapun yang boleh dicap main hakim sendiri.
"Bagaimana implementasi itu berjalan bergantung pada kebijakan strategis. Saya sempat berpikir mendirikan Komnas Strategis Toleransi beragama. Tapi banyak yang pesimis tentang hal itu. Padahal paling tidak, ada ide baru yang mengarah pada kebijakan baru," ujarnya.
Kedua, seharusnya semua organisasi yang menyebarkan kebencian tidak terima dana dari pemerintah pusat ataupun lokal. Pemerintah juga seharusnya tidak mengangkat pihak yang dianggap menyebar kebencian. Ketiga, adanya penerapan hukum dan kemauan politik. Agung sasongko
Ajeng Ritzki Pitakasari/Agung Sasongko/republika.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar